Saibumilampung.com (SMSI) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengungkapkan bahwa pemerintah berpotensi menghapus subsidi motor listrik berbasis baterai untuk kelompok tidak mampu dan membukanya untuk kalangan umum. Rencana ini merupakan respons terhadap perkembangan yang lambat dalam penyerapan motor listrik di dalam negeri, meskipun telah diberikan subsidi sebesar Rp 7 juta. Hingga tanggal 5 Juni 2023, baru ada 637 unit motor listrik yang diserap dari target 200.000 unit yang diberikan subsidi. “Kita sudah membuka subsidi motor listrik melalui aplikasi Sisapira. Namun, perkembangannya tidak signifikan. Pembelian sepeda motor (listrik) berjalan sangat lambat,” katanya dalam diskusi mengenai Ekosistem Menuju Energi Bersih yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Senin (5/6/2023).
“Apakah perlu untuk mengubah bahasa tersebut dari bantuan pemerintah menjadi subsidi agar dapat digunakan oleh semua orang? Kami sedang mengevaluasi semuanya,” lanjut Moeldoko. Tentunya, menurut Moeldoko, mekanisme penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik akan menjadi lebih sederhana dan praktis, tanpa ribet. Kecepatan pencairan dana juga menjadi perhatian, sehingga semua sektor terkait dapat mendapatkan manfaatnya. “Subsidi ini diberikan kepada dealer dan bersifat restitusi sehingga terkesan pembayarannya memakan waktu lama. Kami sedang mengevaluasi ini agar pembayaran dapat dilakukan dalam waktu satu hingga dua bulan,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Moeldoko juga menyinggung peran perbankan yang mempengaruhi ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan tidak memberikan bantuan kepada nasabah dalam membeli motor listrik.
Menurutnya, jika perbankan tidak memberikan dukungan yang kuat kepada nasabah dalam pembelian sepeda motor listrik, hal ini akan berdampak pada minimnya SPKLU yang tersedia. “Isu ketersediaan SPKLU juga terkait dengan sikap swasta yang menunggu. Jika perbankan tidak memberikan dukungan yang kuat untuk pembiayaan pembeli sepeda motor, maka orang akan sulit berpindah. Ini berkaitan dengan bagaimana swasta mempersiapkan SPKLU,” ujar Moeldoko. “Jika motor listrik tidak populer, SPKLU juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan dukungan yang kuat,” tambahnya.
